Hanya Satu Warga yang Hadir Pada Sidang Konsiyasi

KENDAL–Warga yang menolak ganti rugi pembebasan tanah jalan tol Batang-Semarang, tidak hadir dalam sidang konsinyasi pembayaran ganti rugi di Pengadilan Negeri (PN) Kendal, Kamis (20/04) siang. Hanya satu warga yang menerima penetapan pembayaran konsinyasi, sementara 97 lainnya menolak hadir. PN Kendal akan melakukan eksekusi 97 bidang tanah yang sudah ditetapkan dalam putusan Mahkamah Agung, menunggu permohonan dari pelaksana pembangunan jalan tol Semarang-Batang.

Dalam undangannya PN Kendal memanggil 98 warga Desa Wungurejo dan Tejorejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal untuk menerima konsinyasi, pembayaran ganti rugi Jalan Tol Batang-Semarang. Namun, hingga sidang dimulai, hanya satu orang yang hadir dan menerima penetapan pembayaran konsinyasi.

Sidang yang diketuai Mulyadi SH yang juga sebagai Ketua Pengadilan Negri Kendal ini tetap membacakan penetapan pembayaran konsinyasi 98 bidang tanah lainnya, meski tidak dihadiri pemilik tanah. Pembayaran konsinyasi ini dilakukan, setelah gugatan keberatan warga terkait nilai ganti rugi jalan tol tidak dikabulkan oleh Mahkamah Agung dalam kasasi belum lama ini.

Satu orang yang hadir dalam penetapan sidang  konsinyasi, Jazuli mengatakan menerima keputusan ini dan mengambil uang ganti rugi yang sudah dititipkan di PN Kendal. Dirinya tidak tahu alasan warga lainnya tidak hadir dalam sidang konsinyasi ini.

“Saya menerima penetapan dan mengambil uang konsinyasi yang dititipkan di PN Kendal. Harga yang ditetapkan Rp220 ribu meter persegi, dan ikhlas. Kalau luasnya hanya 300 meter saja,” kata Jazuli usai sidang.

Ketua Pengadilan Negeri Kendal, Mulyadi SH mengatakan penetapan tetap dilakukan meski warga tidak hadir. “Selanjutnya PN Kendal akan melayangkan surat pemberitahuan penetapan ini dan diberi waktu kepada warga untuk melepas tanahnya,” jelas Mulyadi.

Dikatakan jika dalam kurun waktu tiga hari kerja belum juga melepaskan tanahnya, maka  pengadilan menunggu surat permohonan eksekusi dari pelaksanan pembangunan jalan tol dan melakukan eksekusi tanah tersebut. “Uang ganti rugi tetap diberikan dan dititipkan di PN Kendal tanpa dikurangi satu rupiah pun. Jadi mau diambil sekarang atau 20 tahun nanti, nilainya tetap sama,” imbuhnya.

Dikatakan surat pengosongan tanah sudah di siapkan PPK dan surat pemutusan hubungan hukum dari BPN sebagai dasar eksekusi PN Kendal.

Warga Desa Wungurejo dan Tejorejo sebelumnya keberatan dengan nilai ganti rugi dan melayangkan gugatan ke PN Kendal. Pada sidang tingkat PN Kendal keberatan warga ditolak.

Warga kemudian  meminta banding dan ditingkat Pengadilan Tinggi Jawa Tengah  nilai ganti rugi naik dari Rp220 ribu menjadi Rp 350ribu  permeter. Namun dalam proses kasasi Mahkamah Agung membatalkan putusan PT Jawa Tengah dan menetapkan putusan PN Kendal

@iwan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *